Lingkarbumipertiwi – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana PPKT. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Digelarnya konsolidasi ini, atas usulan-usulan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri terkait dengan upaya pengamanan kawasan perbatasan laut, termasuk peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP sekaligus Plh Ses, Robert Simbolon.
Ia mengatakan, dari hasil rapat tersebut, hadir berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian, Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah setempat. Pengamanan pulau dari abrasi menjadi salah satu perhatian utama.
“Kementerian PUPR telah membangun sempadan, penahan pantai atau tanggul pantai pada 4 PPKT yang berada di wilayah Kabupaten Bintan, namun perlu dilanjutkan dengan pembangunan pengaman pantai di PPKT lain mengingat tingginya abrasi di wilayah Kepri,” kata dia, yang dikutip dari siaran pers BNPP.
Menurutnya, isu penyelesaian penangkapan nelayan juga menjadi perhatian. Perlu dibangun sistem koordinasi antarlembaga yang efektif dalam menangani isu penangkapan nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah maritim negara tetangga di sekitar perairan wilayah Kepri.
Dalam konteks pengembangan pariwisata, Robert menekankan pengembangan Pariwisata Berbasis PPKT yang penting dalam mendukung pengamanan perbatasan di Provinsi Kepri. “PPKT perlu dikembangkan untuk mampu mengemban fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi secara optimal,” ujarnya.
Terkait dengan penggunaan sinyal dari negara tetangga, Robert menyatakan, hingga saat ini masih terdapat beberapa area di wilayah Kepri yang menggunakan sinyal dari negara tetangga, baik untuk telekomunikasi seluler maupun radio, yang memerlukan penanganan segera.
Pemerintah Provinsi Kepri akan menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana PPKT sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029.
Hasil Rapat koordinasi ini, menurutnya dianggap sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Oleh karenanya harus ada langkah-langkah, dalam memberikan dampak positif bagi keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Semoga rencana tindak lanjut yang disepakati dapat segera direalisasikan untuk kepentingan pemgamanan kawasan perbatasan dan kesejahteraan bersama masyarakat perbatasan di Provinsi Kepri,” pungkasnya.(***).
