Lingkarbumipertiwi – Penandatanganan pakta integritas sebagai wujud upaya dan komitmen Pemerintah dalam mengurangi tingkat perkawinan dini anak serta bentuk keseriusan dalam melindungi hak anak di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
“Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi,” kata Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.
Ia mengatakan, tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
Menurut Wagub, untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak diperlukan upaya untuk menyatukan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara dalam membantu mengatasi permasalahan keluarga salah satunya membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
Pemerintah melalui pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Daycare Ramah Anak atau Taman Asuh Ceria (TARA), program tersebut memastikan anak mendapat hak pengasuhan yang layak dan didorong pembentukannya di semua daerah.
Untuk informasi saat ini ada 11 Kementerian/Lembaga dan 44 daerah telah mengikuti proses standarisasi TARA, pada tahun 2018 dilaksanakan standarisasi RBRA hingga sekarang ada 77 ruang bermain anak yang berstandar RBRA, untuk Provinsi Kaltara baru membentuk 1 layanan Puspaga.
Karena itu ia meminta seluruh unsur perangkat daerah yang terlibat dalam penandatangan pakta integritas ini untuk melanjutkan tugas pelayanan ke masing – masing daerahnya.
“Setiap lembaga, institusi pemerintah harus mempunyai peran aktif langsung dan kontinu bisa mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak di masyarakat khususnya di kabupaten / kota provinsi Kaltara,” tuntasnya.
Turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmawati, SH., Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rohika Kurniadi Sari, S.H. M.Si.
